Lebaran Ikut Pemerintah?

Assalamu’alaikum warohmatulahi wabarokatuh

Saya tertarik dgn jawaban Ustadz tentang penekanan mengikuti lebaran bersama pemerintah. Pemerintah yg mana menurut kriteria Islam yg harus diikuti keputusannya khususnya dalam masalah agama? Karena menurut hemat saya pemerintah kita kurang dipercaya dalam berbagai masalah saat ini (krisis kepercayaan). Mohon maaf kalau pandangan saya ini keliru.

Jawaban

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pemerintah kita sekarang ini adl pemerintah yg sah, dipilih lewat jalur pemilihan yg sah juga. Maka secara de facto & de jure, pemerintah itu adl pemerintah yg sah. Kalau ada oknum di dalam kabinet, atau di dalam sesuatu departemen tertentu, yg kurang kita sukai, baik pribadinya maupun kebijakannya, tentu tdk menggugurkan sah atau tdk sah sesuatu pemerintahan.

Pemerintah yg tdk perlu ditaati, bahkan wajib hukumnya dilawan, adl pemerintah yg memusuhi agama Allah secara terang-terangan, langsung pd bagian-bagian yg paling vital. Misalnya, pemerintah itu secara tegas melarang shalat, puasa, zakat, haji atau wanita menutup aurat. dimana sikap itu memang sikap resmi dari pemerintah.

Sebagai contoh dari pemerintahan yg haram ditaati adl pemerintahan Hindia Belanda di zaman penjajahan dulu. Bagi kita bangsa Indonesia, mereka jelas bukan pemerintah. Sebab mereka datang ke sini utk menjajah negeri, merusak agama Islam & merampas kekayaan alam kita.

Maka sbg muslim, dahulu kakek kita mengangkat senjata sesuai dgn perintah Allah SWT. Sampai akhirnya penjajah itu pergi. Lalu umat Islam saat itu, sbg mayoritas rakyat bangsa ini, membentuk pemerintahan, dimana Islam merupakan unsur terpenting di dalam pemerintahan itu. Piagam Jakarta adl salah satu jaminan bahwa pendirian Republik ini adl investasi umat Islam sampai kapan pun. Walau pun di kemudian hari Piagam Jakarta itu telah dikhianati para penguasa.

Namun kita harus akui bahwa dalam perjalanannya, perjuangan umat Islam di dalam pemerintahan sering mengalami rintangan. Ada saja pihak-pihak sekuler yg ingin merebut & mengambil alih tongkat kepemimpinan di Indonesia. Dan merupakan sunnatullah bahwa perjuangan mengalami masa pasang surut. Walau demikian, pemerintahan kita ini telah mendirikan Departemen Agama sbg badan resmi pemerintah utk mengatur kehidupan antar umat beragama di negeri ini dimana kita ketahui walau Islam merupakan agama mayoritas namun byk pula penduduk negeri ini yg non-Muslim.

Di dalam Departemen Agama yg salah satunya bertugas menangani masalah-masalah keumatan kaum Muslimin, maka posisi itu diisi oleh orang-orang yg sedikit byk memahami hukum-hukum Islam. Bahkan dalam masalah perkawinan misalnya, jika ada wanita yg sudah tdk punya wali, maka Ketua KUA di Departemen Agama yg jdi wali.

Sampai dgn belum berdirinya pemerintahan Islam yg kaffah & syamilah, maka Departemen Agama memiliki otoritas dalam hal-hal tertentu utk mengatur kehidupan beragama rakyat Indonesia.

Dalam hal penentuan awal Ramadhan & Syawal misalnya, apa yg dilakukan Menteri agama Maftuh Basyuni dgn memanggil para pakar hisab & rukyat sudah benar. Dan apa pun yg dihasilkan mereka, kita tentu bisa menerimanya sbg salah satu hasil ijtihadiyah.
Ini sudah benar & memang hanya Departemen Agama saja yg punya otorias & kewenangan utk masalah ini. Sehingga kita bisa hemat tenaga utk masalah satu ini. Serahkan ahlinya & ikuti komandonya.

Kalau pun seandainya mereka berbohong, atau memutuskan sesuatu dalam urtusan agama berdasarkan hawa nafsunya sendiri atau utk memuaskan satu kelompok, bukan semata-mata utk meninggikan kalimah Allah, maka yg berdosa adl mereka sendiri, bukan kita. Namun mudah-mudahan hal ini tdk sampai terjadi.

Wallahu a’lam bishshawab, wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis: Ahmad Sarwat, Lc